Telkomsel akan melaporkan masalah penetapan fee kurator Rp 146.808 miliar ke Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan keadilan dan menghindari kerugian negara.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang mengeluarkan aturan baru tentang imbal jasa bagi kurator juga menentang penetapan fee tak wajar senilai Rp 146,808 miliar kepada Telkomsel.

Penetapan fee kurator Rp 146,808 miliar yang ditagihkan ke Telkomsel turut menyita perhatian banyak pihak. Termasuk praktisi hukum yang juga berprofesi sebagai kurator. Ketua Asosiasi Advokat Indonesia, Cabang Jakarta Pusat, James Purba, misalnya.

Sekitar 300-an satpam yang tergabung dalam ASPEK berunjuk rasa di depan Gedung BEI di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Akibatnya, kendaraan yang melalui jalur lambat Jalan Sudirman tersendat.

Setelah dinyatakan bebas pailit lewat kasasi Mahkamah Agung, Telkomsel ternyata masih dikenai fee Rp 146,808 miliar untuk membayar jasa kurator. Upaya pemerasan?

Aksi demontrasi dilakukan oleh serikat pekerja di PT Telkom Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Akibatnya Jalan raya menuju Semanggi padat.

PT Telkom dan Pemkab Banyuwangi melakukan Memorandum of Understanding (MoU) program Banyuwangi Digital Society (Bwi DiSo). Bwi Diso sebuah konsep kota yang memiliki koneksi terintegrasi dalam berbagai bidang.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai keputusan PN Niaga Jakpus yang mewajibkan Telkomsel untuk membayar fee kurator sebesar Rp 146,8 miliar sebagai sesuatu yang aneh bin ajaib dan bertabrakan dengan logika hukum.

Tim Kurator yang menagih fee senilai Rp 146,808 miliar atas kasus pailit Telkomsel bisa saja melancarkan gugatan somasi jika operator seluler anak usaha Telkom itu sampai tenggat waktu yang ditentukan tidak melakukan pembayaran.

Operator seluler Telkomsel masih belum bisa bernafas lega pasca dinyatakan bebas pailit oleh Mahkamah Agung. Pasalnya, anak usaha Telkom ini masih dibebankan fee kurator senilai Rp 146,808 miliar oleh PN Niaga Jakarta Pusat.