SBY telah meneken Keputusan Presiden menunjuk mantan Menkum HAM Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Patrialis menambah deretan hakim konstitusi dari kalangan eks politikus.

Keterbukaan lembaga MA kembali dipertanyakan. Sebab diam-diam MA mengadili permohonan judicial review Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun isi putusan tersebut masih misterius.

Patrialis Akbar ditunjuk Presiden SBY menjadi hakim konstitusi. Saat menjadi Menteri Hukum dan HAM, Patrialis juga dinilai mempunyai catatan buruk dan tidak pro pemberantasan korupsi.

Presiden SBY menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hal ini merupakan suatu kemunduran bagi independensi MK.

'Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK' menentang keras penunjukan Patrialis Akbar oleh Presiden SBY sebagai hakim konstitusi. Menurut mereka prosedur penunjukan Patrialis telah menyalahi UU.

Mantan Menkum HAM Patrialis Akbar ditunjuk Presiden SBY menjadi hakim kosntitusi. PAN yang pernah membesarkan Patrialis mengucapkan selamat bertugas.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar ditunjuk SBY menjadi hakim konstitusi. Patrialis memastikan dirinya bukan kader parpol setelah mengundurkan diri dari PAN.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai hakim konstitusi. Patrialis siap melaksanakan tugas dan mundur dari jabatan komisaris BUMN.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai hakim konstitusi. Surat resmi pun sudah diterima Ketua MK Akil Mochtar.

Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan keberatan soal syarat harus menjadi kader Partai Demokrat jika maju konvensi capres. Ternyata bukan hanya Yusril, Mahfud MD pun keberatan dengan syarat itu.