Relawan Capres Jokowi mempertanyakan kebijakan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menggelar coblos ulang di dua TPS di Bandara Juanda. Kebijakan KPU Sidoarjo terkait pemungutan suara ulang itu tidak sesuai prosedur.

Dinamika politik yang berkembang usai Pilpres 2014 pada 9 Juli membuat Mahkamah Konstitusi (MK) harus mempersiapkan diri. Persiapan ini dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi MK dengan sejumlah lembaga penyelenggara Pemilu.

Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam sejumlah formulir C1 yang dipindai kemudian diunggah ke situs Komisi Pemilihan Umum. Mereka yang memalsukan, terancam denda Rp 1 miliar.

Seorang kepala desa (Kades) di Situbondo dilaporkan ke polisi. Suwapi dipolisikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Situbondo, dengan tuduhan melakukan pelanggaran Pidana Pilpres.

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dilaporkan ke Bawaslu oleh Horas A.M Naiborhu terkait quick count yang diselenggarakannya pada Pilpres 2014. Namun, Bawaslu menolak laporan itu karena dianggap tak memenuhi syarat.

Masing-masing kubu capres-cawapres meminta tim proses rekapitulasi suara diawasi secara ketat, terutama karena munculnya sejumlah data C1 yang janggal. Bagi para penyelenggara Pemilu, jangan main-main.

PDI Perjuangan meyakini koalisi permanen di DPR akan bubar sehingga PDIP siap menjajaki koalisi baru. "Konstelasi politik sebentar lagi akan bubar. Ini tinggal tunggu waktu saja," urai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Helmy Fauzi. 

KPU Kota Mojokerto akan menggelar pemungutan suara ulang di TPS 8 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon. Pasalnya, ditemukan seorang pemilih yang mencoblos dua kali saat Pilpres digelar tanggal 9 Juli lalu.

Mekanisme pemilihan ketua DPR yang paling mutakhir menetapkan cara pemilihan oleh anggota DPR, alias tak lagi otomatis partai pemenang menjadi ketua DPR. Ketua DPR Marzuki Alie bercerita, sebenarnya mekanisme yang disahkan tempo hari itu bukanlah hal baru di DPR.

Para peneliti yang tegabung dalam FOINI (Freedom of Information Network Indonesia) meminta Presiden dan kepala daerah untuk bersikap netral menghadapi polemik soal quick count.