Fraksi Partai Demokrat merasa tidak ada masalah dengan rating dari Pansel KPK.

Hakim Agung Gayus Lumbuun yang baru dilantik pada hari ini, akan ditempatkan oleh Ketua MA Harifin Tumpa, dalam kamar perkara militer. Mantan anggota Komisi III DPR ini nantinya akan menangani perkara-perkara pidana militer yang masuk di tingkat kasasi dan banding.

Politisi Gerindra, Martin Hutabarat, mengusulkan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) untuk tidak maju sebagai Capres di Pemilu 2014. Ical ditawari menjadi wapres untuk mendampingi Prabowo.

Seiring maraknya terdakwa korupsi yang mendapat vonis bebas, kehadiran Pengadilan Tipikor di daerah kini mulai mendapat sorotan tajam. Perlu segera dilakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan pengadilan ini.

Dewan perwakilan Rakyat (DPR) diminta mendukung usulan pemerintah terkait moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Moratorium itu dinilai sebagai momentum DPR untuk menunjukkan keseriusannya memerangi korupsi.

Isu pembengkakan anggaran pembangunan kantor perwakilan DPD di 33 provinsi yang pernah ramai diperbincangkan Juni lalu, kini tak terdengar lagi. Formappi Sebastian Salang supaya dilakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran untuk pembangunan gedung tersebut juga tidak ditanggapi.

KPK menggunakan pasal pencucian uang dalam perkara Nazaruddin sehingga para penerima duit Nazaruddin bisa ikut dijerat. Terhadap hal ini, Partai Demokrat tak keberatan dan mempersilakan KPK menggunakan pasal apa pun.

Suami Nunun Nurbaeti, Adang Daradjatun mengaku selalu absen saat Komisi III menggelar rapat kerja dengan KPK. Terlebih bila materi rapat menyinggung soal kasus yang menimpa istrinya.

"Kalau DPR akan melakukan revisi dan melakukan fit and proper test, yakinilah bahwa hasilnya akan lebih baik," kata Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edi.

"Kalau KPK merasa baik-baik saja dengan UU ini, kenapa harus dilakukan revisi? Tanya dulu kepada KPK, perlu atau tidak?" gugat anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Sudding.