DPR saat ini menjadi perhatian dengan adanya pimpinan DPR tandingan yang dibuat oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Adanya dualisme kepemimpinan ini disayangkan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengkhawatirkan konflik berlarut yang terjadi di DPR.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan yang juga politisi Partai Nasional Demokrat menilai Presiden belum perlu menerbitkan Perpu MD3.

29 Hari setelah pelantikan, DPR periode 2014-2019 belum juga bisa menjalankan fungsinya. Kinerja para wakil rakyat tertinggal dari Kabinet Kerja Jokowi-JK yang mulai melaju kencang.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan kembali bergejolak. Perseteruan antara kubu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih terus berlanjut. 

Pertemuan antara Jokowi-JK dengan para petinggi KMP dianggap bisa menurunkan tensi politik yang tegang usai Pilpres 2014. Namun ternyata, pertemuan itu belum bisa mendinginkan DPR yang justru makin memanas hingga kini terbelah.

Persaingan dua kubu di DPR makin meruncing. Kerja legislasi, penganggaran, dan pengawasan pun terhambat. Cukup genting kah kondisi ini sehingga Presiden harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)?

Pimpinan DPR tandingan diproklamirkan kubu koalisi Indonesia Hebat (KIH). Mereka tak terima dengan aksi 'sapu bersih' koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan. Gonjang ganjing politik di Senayan semakin runyam. 

KIH melakukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR RI dan membentuk Pimpinan DPR tandingan yang diketuai oleh politisi PDIP Pramono Anung. PKB pun menyatakan hal tersebut dilakukan karena Pimpinan DPR Setya Novanto cs bersikap diktator.

Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) akan kehilangan sasaran tembak jika pemerintahan Jokowi JK melaksanakan agenda rakyat. Amien berharap eksekutif dan legislatif dapat bermain dengan cantik.