Sejumlah pihak menyatakan keberatan apabila Wali Kota Bandung Dada Rosada mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) soal larangan kegiatan Ahmadiyah. Langkah tersebut dinilai mubazir.

Pembentukan tim pengawas dan pembinaan Ahmadiyah, ditargetkan selesai dalam waktu dua hari. Sehingga, tim bisa langsung bekerja di lapangan.

Pemkot Bandung menerima masukan dari peserta 'Sosialisasi Pergub No 12 Tahun 2011' di Gedung Serba Guna Lantai III Balai Kota Bandung. Pemkot sepakat bakal membentuk tim pengawas dan pembinaan menyikapi adanya jemaat Ahmadiyah di Kota Bandung.

Pergub Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Jabar dianggap sebagai Pergub latah. Pergub ini dinilai belum matang dan dibuat dadakan tanpa kajian terlebih dahulu.

Karena dinilai kondusif, Kota Bandung dinilai tidak membutuhkan peraturan wali kota (perwal) tentang pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah setelah dikeluarkannya Pergub No 12 Tahun 2011.

Setelah sebelumnya dilakukan Pemprov Jabar, kali ini giliran Pemkot Bandung yang melakukan sosialisasi Pergub No 12 Tahun 2011 tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Jabar.

Aljabar sepertinya tidak main-main untuk menggugat Gubernur Jabar Ahmad Heryawan terkait Pergub larangan kegiatan Ahmadiyah. Rencananya, gugatan resmi akan dilayangkan minggu ini.

Kapolda Jabar menyatakan pembongkaran makam jemaat Ahmadiyah di Desa Bunijaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat oleh warga setempat, tidak mengandung unsur pidana.

Jumlah kasus kekerasan menimpa perempuan akibat pembiaran oleh negara selama 2010 terpantau ada 445 kasus. Jumlah ini naik delapan kali lipat dibanding periode sama pada 2009. Apa penyebabnya?

Aljabar siap menggugat Gubernur Jabar Ahmad Heryawan terkait dikeluarkannya Pergub larangan kegiatan Ahmadiyah di Jabar. Aljabar menganggap keputusan itu dikriminatif dan melanggar konstitusi.