Komnas HAM memeriksa Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. Pemeriksaan itu terkait rusuh di makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, pekan lalu (14/4).

Peristiwa kerusuhan pada saat eksekusi penertiban makam Mbah Priuk, Koja, Jakarta Utara, sudah diprediksi. Sebelum eksekusi sudah dilakukan rapat-rapat pembahasan yang dihadiri oleh berbagai pihak berwenang.

Komnas HAM sempat melayangkan surat permohonan penundaan eksekusi penertiban makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, kepada Pemrpov DKI Jakarta. Namun, surat permohonan tersebut tidak digubris oleh Pemprov DKI.

Komnas HAM masih melakukan pendalaman dari hasil keterangan Kepala Satpol PP Provinsi DKI non aktif Hariyanto Badjuri terkait tragedi Priok Berdarah. Kesimpulan awal yang didapat Komnas HAM, Satpol PP tidak memiliki protap.

Haryanto Badjuri tidak mempermasalahkan dirinya dinonaktifkan menjadi Kepala Satpol PP Jakarta. Dia menerima dengan ikhlas dan lapang dada karena dinonaktifkan.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta nonaktif Haryanto Badjuri mengakui adanya pelanggaran 'HAM' dalam rusuh di sekitar makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara. Dia juga setuju Satpol PP harus dievaluasi.

Kepala Satpol PP nonaktif Haryanto Badjuri memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kasus bentrokan berdarah di makam Mbah Priok. Badjuri dikawal oleh 2 orang pria.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memastikan memenuhi panggilan Komisi II DPR soal kerusuhan di Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tapi dia menunda jadwalnya ke Komnas HAM.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) batal diperiksa oleh Komnas HAM hari ini. Foke meminta pemeriksaanya dijadwal ulang sampai minggu depan.

Palang Merah Indonesia (PMI) melanjutkan investigasi terhadap para korban tragedi Tanjung Priok. 36 Orang dari PMI diterjunkan di lima wilayah DKI Jakarta dan Bekasi untuk mencari data dari korban.