Proses penunjukan Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi di MK digugat ke PTUN. Patrialis menanggapi santai.

"Pak Patrialis dianggap pantas dicalonkan sebagai wakil pemerintah untuk hakim konstitusi," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha.

Patrialis Akbar resmi menjadi Hakim Konstitusi setelah diambil sumpahnya oleh Presiden SBY. Pengambilan sumpah digelar di Istana Negara, Jakarta.

Patrialis Akbar ditunjuk Presiden SBY menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Sodiki yang memasuki masa pensiun. Di tengah-tengah polemik penunjukannya, Patrialis meyakinkan bahwa dirinya akan berkomitmen untuk kebenaran dan keadilan.

Presiden SBY akan menyaksikan pengambilan sumpah Patrialias Akbar sebagai Hakim MK. Pengambilan sumpah ini digelar di Istana Negara, Jakarta.

Pemerintah mengangkat Patrialis Akbar jadi hakim MK tanpa didahului proses mempertimbangkan respon publik. Namun pemerintah berdalih memang tidak ada keharusan untuk menyampaikannya ke publik.

Lima orang dari Tim Advokasi Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan gugatan terhadap Keppres pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. 

Tim advokasi dari Koalisi Penyelamatan MK mendatangi PTUN Jakarta. Di tengah suasana kantor yang masih sepi aktivitas, tim yang terdiri dari lima orang ini menyerahkan berkas-berkas soal gugatan pengangkatan Patrialias Akbar.

Penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi mendapat protes sejumlah pihak. Dipilihnya Patrialis sebagai hakim dinilai akan membuat netralitas MK dipertanyakan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dikritik karena menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya Senin besok, SK Penunjukkan Patrialis akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).