"Kita akan bawa ke Setgab agar koalisi memahami ini. Kita juga akan sampaikan ini kepada Mendagri dalam rapat di Komisi II," ujar Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa.

"Pemilihan Gubernur secara langsung masih mekanisme terbaik," tegas Ketum DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, menanggapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi.

Penyelenggaran pemilukada selama ini memang ada saja kekurangannya. Tetapi itu bukan alasan melimpahkan hak politik masyarakat memilih langsung pemimpin di daerahnya kepada DPRD.

"Kepala daerah terpilih akan lebih 'takut' kepada DPRD dibanding ke warganya. Sebab yang memilih DPRD, bukan lagi rakyat," ujar Hadar Nafis Gumay, direktur eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro).

Partai Golkar mendukung rencana pemerintah untuk menyederhanakan penyelenggaraan pemilihan gubernur. Tapi tidak selalu bentuknya kelak berupa pemilihan langsung pasangan gubernur-wagub oleh DPRD.

12 ormas Islam se-Indonesia menyatakan keperihatinan atas tragedi kekerasan yang menimpa sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri.

Kritikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait statemen 'Monarki' Yogyakarta terus mengalir. Kali ini kritikan datang dari mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi.

Mantan Ketum PBNU Hasyim Muzadi berpendapat sistem pemerintahan Yogyakarta sebaiknya dibiarkan seperti sekarang saja. Sebab apabila Yogya diubah maka akan timbul banyak masalah.

Bila menginginkan masalah TKW di Arab Saudi selesai, satu-satunya solusi adalah dengan tidak mengirim TKI. Saat ini, selain Indonesia, tidak ada negara yang mengirim TKW.

FPKB DPR menilai pembunuhan terhadap Kikim Kolamasari adalah bentuk pelanggaran HAM terhadap buruh migran. FPKB mendesak kepada pemerintah agar membawa kasus Kikim dan Sumiati ke Mahkamah Internasional.