detikInet

Trafik Telekomunikasi di Tempat Wisata Favorit Melonjak Drastis

Telkomsel mengklaim sukses mengawal kebutuhan komunikasi pelanggan selama malam pergantian tahun baru. Lonjakan trafik komunikasi khususnya layanan data terjadi di tempat-tempat wisata favorit

Minggu, 03 Jan 2016 10:33 WIB

detikNews

Tagihan Listrik Golkar Diumbar, Kubu Agung Singgung Papa Minta Saham

Bendahara Umum Golkar hasil Munas Ancol Sari Yuliati risih tagihan listrik serta PBB kantor DPP partainya diumbar ke publik oleh kubu Ical.

Sabtu, 02 Jan 2016 17:31 WIB

detikNews

Soal Tagihan Listrik, Ini Penjelasan Bendahara Umum Kubu Agung

Perseteruan kubu Ical dan Agung Laksono di Golkar sampai ke uang listrik kantor DPP. Kubu Agung mengatakan seharusnya tagihan listrik dibayar bersama.

Sabtu, 02 Jan 2016 17:18 WIB

detikNews

Tunggakan Kantor Golkar Akan Dibayari Kubu Ical, Termasuk PBB Rp 1 M

Kubu Agung Laksono disebut Yorrys menunggak pembayaran listrik 2 bulan dengant tagihan sekitar Rp 400 juta. Kubu Ical akan melunasi semua tagihan itu.

Sabtu, 02 Jan 2016 16:51 WIB

detikTravel

Puluhan Ribu Pengunjung Padati TMII di Libur Tahun Baru

Tak hanya Ancol, kawasan TMII juga jadi favorit turis buat mengisi liburan Tahun Baru. Hingga siang ini, sudah puluhan ribu pengunjung yang datang ke sini.

Sabtu, 02 Jan 2016 15:34 WIB

detikNews

Yorrys Usir Agung Cs dari Kantor Golkar, Lalu Serahkan Kunci ke Ical

Yorrys Raweyai mengungkap fakta memprihatinkan soal tagihan listrik kantor DPP Golkar yang tak dibayar 2 bulan oleh kubu Agung Laksono.

Sabtu, 02 Jan 2016 15:33 WIB

detikNews

Yorrys: Agung Cs Nggak Bayar Listrik DPP Golkar 2 Bulan, Rp 400 Juta-an

Menurut Yorrys, Agung Cs yang menghuni kantor DPP Golkar Slipi menunggak uang listrik 2 bulan.

Sabtu, 02 Jan 2016 15:14 WIB

detikNews

Kubu Ical Pegang Putusan Pengadilan, Kubu Agung: Itu Main Catur Sendiri

Golkar kubu Aburizal Bakrie mengklaim sebagai DPP yang sah karena mengantongi putusan pengadilan Jakarta Utara. Apa tanggapan kubu Agung?

Sabtu, 02 Jan 2016 15:03 WIB

detikNews

Tak Kantongi SK Menkum HAM, Pemenang Pilkada Golkar Rentan Digugat

Partai Golkar sejak 1 Januari 2016 tak memiliki dasar hukum sebagai partai politik yang sah diakui negara. Masalah legalitas ini berbuntut panjang.

Sabtu, 02 Jan 2016 12:29 WIB

detikNews

Kubu Agung Surati Mahkamah Partai Minta 'Fatwa' Soal Kepengurusan Golkar

Golkar mengalami kekosongan kepengurusan karena tak satu kubu pun yang sah diakui. Kubu Agung menilai masalah itu bisa diselesaikan Mahkamah Partai.

Sabtu, 02 Jan 2016 11:29 WIB