detikNews

Anaknya Dituduh Curi Motor, Ayah Ini Gugat KUHAP dan UU Peradilan Anak ke MK

Saat dituduh melakukan curanmor, anak tersebut babak belur dihajar warga dan kembali mendapat perlakuan yang sama di kantor polisi.

Selasa, 18 Okt 2016 16:19 WIB

detikNews

Hakim MK: Parpol yang Boleh Mengajukan Calon Adalah yang Disahkan Pengadilan

Majelis hakim menilai ada beberapa teori yang berulang dan harus ada yang diperkuat untuk meyakinkan hakim.

Selasa, 18 Okt 2016 16:05 WIB

detikNews

PPP Kubu Djan Faridz Gugat UU Pilkada karena Tak Bisa Usung Calon

PPP kubu Djan Faridz menggugat kepengurusan Romi yang dibentuk dalam Muktamar

Selasa, 18 Okt 2016 15:37 WIB

detikNews

Ini Alasan Ibunda Paskibraka Gloria Tetap Gugat UU Kewarganegaraan ke MK

Ibunda Gloria Natpraja, Paskibraka dari SMA Dian Didaktika menggugat UU Kewarganegaraan ke MK. Ia berharap kasus anaknya tak terulang.

Senin, 17 Okt 2016 22:49 WIB

detikNews

Penganut Sunda Wiwitan Keberatan Jika LGBT dan Kumpul Kebo Dipidana

Dewi Kanti menyampaikan keberatannya soal permintaan pemohon. Dirinya sampai saat ini belum juga memiliki surat nikah, dengan alasan prosedur administrasi

Senin, 17 Okt 2016 16:46 WIB

detikNews

Ketua DPD Sayangkan Hasil Penguatan Lembaganya Sia-sia

Ketua DPD M Saleh merasa upaya penguatan lembaganya masih belum membuahkan hasil. Jalan satu-satunya adalah mengamandemen Undang-undang Dasar Negara RI 1945.

Kamis, 13 Okt 2016 14:23 WIB

detikNews

Kayu Sitaan Lapuk di Rupbasan, Andy F Noya dan Imam Prasodjo Gugat ke MK

Kehadiran ratusan kubik kayu di Rubasan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Seperti adanya tangan-tangan usil yang mengambil barang bukti itu.

Rabu, 12 Okt 2016 16:40 WIB

detikNews

Gugat UU Pilkada ke MK, KPU: Kemandirian Kami Tak Bisa Diintervensi

KPU menggugat UU Pilkada terkait kewajiban rapat konsultasi di DPR dalam penyusunan peraturan. KPU ingin agar bisa mandiri tanpa intervensi.

Rabu, 12 Okt 2016 02:46 WIB

detikNews

KPU Gugat UU Pilkada ke MK, Kewajiban Patuhi DPR Diminta Dibatalkan

Selama ini, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat peraturan. Hasil dalam rapat tersebut mengikat dan wajib dijalankan oleh KPU.

Selasa, 11 Okt 2016 18:13 WIB

detikNews

Ahok Ngotot yang Berhak Tanda Tangan APBD Gubernur, Bukan Plt

Mendagri mengatakan Plt kepala daerah bisa meneken APBD saat kepala daerah kampanye. Namun, Ahok tetap berpendapat gubernurlah yang berhak menandatanganinya.

Selasa, 11 Okt 2016 10:46 WIB