Ketum Gerindra Prabowo Subianto terus mengamati perkembangan dinamika politik di DPR, termasuk kemungkinan islah KMP dan KIH yang makin dekat. Laporan yang diterimanya, KIH masih belum bulat menyetujui kesepakatan damai dengan KMP.

Para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkumpul di kediaman Megawati Soekarnoputri sore ini. Ada 4 hal yang dibahas pimpinan KIH itu, yakni revisi UU MD3, alat kelengkapan DPR.

Pertemuan petinggi parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di rumah Ketum PDIP Megawati selesai. Para 'dewa-dewa' KIH ini satu persatu meninggalkan rumah Megawati.

Internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menolak kesepakatan damai dengan Koalisi Merah Putih (KMP) soal kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lain. NasDem dan Hanura menolak revisi UU MD3 yang mengiringi deal damai kedua kubu.

Para petinggi parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkumpul di kediaman Megawati. Pertemuan para ketum ini akan membahas deal damai dengan Koalisi Merah Putih yang nyaris terealisasi.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) kini menapaki jalan damai, hanya tinggal menunggu penandatanganan dokumen kesepakatan. Ketum PKB Muhaimin Iskandar mendukung islah kedua kubu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan berbicara tentang islahnya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Politisi NasDem ini berharap rujuknya dua kubu tersebut bukan dalam konteks jabatan.

‎Internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) beda sikap soal kesepakatan damai yang dibuat Koalisi Merah Putih (KMP) dengan juru runding KIH Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Sejumlah fraksi menolak kesepakatan damai itu. Apa kata KMP?

‎Draf kesepakatan damai dengan Koalisi Merah Putih (KMP) rupanya ditolak oleh internal KIH jika jalan keluarnya melalui perubahan UU MD3. Sekjen Hanura Dossy Iskandar menyebut ada masalah komunikasi antar anggota KIH dengan juru lobi Pramono Anung.

Rencana penandatangan draf kesepakatan damai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) batal dilakukan pada ‎Senin (10/11) kemarin. Koordinator KMP untuk DPR Idrus Marham menyebut ada kendala teknis sehingga belum ditandatangani.