Kelanjutan proyek monorel di Jakarta mulai dipertanyakan. Meski PT Jakarta Monorail (JM) selaku pelaksana tender sudah melakukan groundbreaking, namun kontrak kerja antara pemprov DKI dan PT JM belum ada hingga saat ini.

DPRD DKI diminta untuk mempublikasikan daftar kehadirannya di setiap sidang maupun rapat. Fraksi Gerindra sepakat dengan ide ini, dan mendorong pihak Sekwan untuk segera merealisasikan usulan ini.

Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama menduga ada indikasi korupsi dalam pengadaan bus TransJakarta. Jika Pemprov DKI tidak kunjung melaporkan dugaan tersebut ke KPK, Partai Gerindra siap menjadi pelopornya.

“Kita baca dokumennya, kalau orang yang mengerti pasti bisa tahu bahwa memang ada orang yang mengarahkan supaya yang menang Cina. Itu kelihatan dong.”

Wakil Gubernur DKI Basuki Thahaja Purnama (Ahok) mengatakan ada indikasi mark up di balik pengadaan TransJ berkarat. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Muhammad Sanusi mengatakan pihaknya mendorong Pemprov DKI melaporkan kasus ini ke KPK.

Komisi II DPR meminta pemprov DKI melakukan penertiban baliho atribut para caleg yang 'curi start' berkampanye. Sejak semalam penertiban dilakukan termasuk di Jakarta Timur.

Perubahan Badan Layanan Umum (BLU) TransJ menjadi Unit Pelaksana (UP) TransJakarta akan membuat pemprov memiliki badan usaha untuk mengelola TransJakarta dan seluruh busnya.

PT Jakarta Monorail membantah tidak mempunyai dana untuk melanjutkan proyek monorel DKI, yang memang belum terlihat progres pembangunan fisiknya.

Tenaga-tenaga ahli didatangkan untuk memeriksa spesifikasi bus TransJakarta yang rusak dan karatan. Ahok berpendapat kasus ini belum bisa dibawa ke penyidik KPK. Mengapa?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) bahkan mengancam bisa mengakhiri kerjasama dengan PT Jakarta Monorail. Apa tanggapan Jakarta Monorail?