Anggota PDIP Honing Sani dipecat dari DPR dan digantikan oleh Andreas Hugo Pareira. Agar pemecatan dari keanggotaan di DPR tidak berlanjut ke pemecatan sebagai kader PDIP, Honing diminta membuat surat persetujuan pergantian antar waktu.

Pendi mengaku membeli saham PT Imaji Media. Tapi uang pembelian saham sebesar Rp 100 juta malah disetor ke kas negara untuk penggantian kelebihan bayar proyek videotron ke PT Imaji Media.

Tukang tusuk sate M Arsyad (23), harus berurusan dengan polisi gara-gara memasang gambar porno hasil editan wajah Joko Widodo dengan Megawati di facebook. Arsyad bebas, bagaimana dengan penghina Prabowo?

Masa jabatan Hamdan Zoelva sebagai hakim konstitusi tak lama lagi akan habis. Hakim konstitusi dari elemen Presiden RI ini diangkat pada Januari 2010 dan sesuai aturan, jabatannya berakhir pada Januari 2015.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan dengan politisi PKB Ida Fauziah menjadi Ketua DPR mereka. Partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP), Gerindra, menyebut KIH telah tidak konsisten terhadap aspirasinya sendiri.

Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) dinilai sebagai akar kegaduhan yang terjadi di parlemen saat ini. Politikus PDIP Effendi Simbolon mempertanyakan waktu pengesahan regulasi tersebut.

PDIP cs seakan merajuk setelah tak mendapat satu pun kursi mulai dari pimpinan DPR hingga alat kelengkapan dewan. Mereka menuding pimpinan yang dikuasai Koalisi Merah Putih telah menskenariokan untuk menyapu bersih jabatan.

Ada saran untuk Koalisi Indonesia Hebat yang protes dengan aturan pemilihan sistem paket, ajukan saja gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberi masukan agar gugatan kali ini lebih berpeluang dikabulkan MK.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR meminta pemerintah menerbitkan Perpu untuk membatalkan UU MD3 yang saat ini sudah berlaku.

PPP melaksanakan Rapimnas I pasca pengurus PPP baru terbentuk. Salah satu rekomendasi Rapimnas ini meminta pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk batalkan UU tentang MPR, DPR, dan DPD dan DPRD (MD3).