Baik secara politik maupun ekonomi, kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi lebih tepat dilakukan pada awal pemerintahan baru, seperti pada awal tahun depan.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani bercerita sulitnya mengambil kebijakan dalam proses pembahasan APBN-P 2014. Pemerintah dihadapkan pada pilihan harus menaikkan harga BBM bersubsidi atau memangkas belanja.

Menurut M Ikhsan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang dimaksud 'tumor' tersebut adalah belanja-belanja yang tidak produktif dan justru membebani APBN.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat hingga akhir Juni 2014 sebanyak 50% jatah kuota BBM bersubsidi sudah terpakai.

Politikus PD Ruhut Sitompul punya harapan yang sama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar partainya merapat ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diprediksi memenangkan Pilpres 2014. 

Hanya sedikit sekali negara di dunia ini masih memberikan subsidi BBM. Selain Indonesia. ada sekitar 4 negara di dunia yang masih menjual murah BBM untuk rakyatnya.

Komaidi menegaskan, kebijakan yang paling tepat adalah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 8.000 per liter. Langkah ini dinilai mampu mengurangi beban anggaran negara, dan membantu pengembangan BBG.

Pengamat energi ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai memang tidak ada kesesuaian antara program, biaya, dan manfaat sehingga daripada dilanjutkan memang lebih baik dihentikan.

PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih belum melakukan hedging alias lindung nilai terhadap valuta asing atau kurs. Apa alasannya?

Coba harga BBM subsidi dinaikkan harganya jadi Rp 10.000 per liter, sedangkan non subsidinya Rp 12.000 per liter, tak ada yang berani menyelundupkan.