Usai dituntut seumur hidup penjara, eks Ketua MK, Akil Mochtar, menyerang pimpinan KPK dengan tuduhan tak berdasar. Pengadilan Tipikor Jakarta, memastikan tudingan Akil tidak masuk Pertimbangan.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, protes tuntutan hukumannya diberitakan media sebelum sidang digelar. Lalu bagaimana tanggapan Pengadilan Tipikor Jakarta?

Jaksa KPK tidak sembarangan dalam menetapkan tuntutan seumur hidup untuk Akil Mochtar. Eks Ketua MK itu dianggap memiliki sejumlah poin memberatkan.

Jaksa KPK benar-benar menuntut hukuman maksimal untuk terdakwa Akil Mochtar, yakni pidana seumur hidup. Tuntutan itu terkait sejumlah dakwaan untuk Akil mulai dari suap, gratifikasi, pemerasan dan pencucian uang.

FPK meminta 'fatwa' ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pilpres 2014 cukup 1 putaran. Pengacara konstitusi ini menilai jika pilpres dilaksanakan lebih dari 1 putaran dan hanya ada 2 pasangan capres cawapres.

Seorang mahasiswa Universitas Brawijaya bernama Syah Abdul Azis mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar batas minimal usia capres cawapres dihapuskan. Namun saat sidang digelar, ia tidak hadir karena sedang ujian akhir semester.

Orang dekat Akil Mochtar, Muhtar Ependy, awalnya berbicara panjang lebar, mengenai aliran uang pihak dari pihak yang bersengketa ke Akil. Belakangan Muhtar mencabut keterangan tersebut.

Sekelompok orang atas nama Komite Pemerintahan Rakyat Independen (KPRI) mengharapkan MK menghapus UU yang mengatur capres hanya bisa diajukan oleh parpol. Namun hakim MK Patrialis Akbar menyatakan harapan mereka itu bertentangan dengan konstitusi.

Jaksa KPK akan menuntut Akil Mochtar terkait suap sengketa Pilkada dan pencucian uang. Jaksa dalam pembukaan surat tuntutannya menyindir Akil yang pernah dikenal sebagai sosok antikorupsi.

Akil Mochtar langsung mengawali sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, dengan menyampaikan protes. Dia lantas meminta agar jaksa KPK tidak perlu membacakan surat tuntutan.