Presiden dan Wakil Presiden sebagai eksekutif, serta anggota DPR selaku legislatif sama-sama produk pemilihan langsung oleh rakyat. Namun dua lembaga itu rupanya memiliki kecepatan bekerja yang berbeda.

Politisi muda Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengumpulkan pengurus DPD II Golkar se-Jawa Barat. Konsolidasi tersebut digalang untuk menuju kepemimpinan baru partai berlambang pohon beringin itu.

Para petinggi Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih terus melakukan lobi-lobi terkait kisruh di DPR. Ada dua alternatif solusi yang ditawarkan oleh KMP, salah satunya menambah jumlah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Ketua MPR Zulkifli Hasan meyakini permasalahan dua kubu di DPR akan segera selesai selambat-lambatnya dua minggu. Zulkifli mengatakan, MPR akan turut serta berperan menyatukan kembali Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Dewan Perwakilan Rakyat terbelah dalam dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Dua kubu yang saling berseteru itu belum ada sinyal akan bersatu. Sementara setumpuk pekerjaan sudah menanti.

Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menilai banyak cara untuk merangkul KIH agar tak melanjutkan pembentukan DPR 'tandingan'. Salah satunya pembentukan 3 komisi baru. 3 Komisi baru itu di luar dari 11 komisi yang sudah ditetapkan.

Agus Gumiwang Kartasasmita adalah satu dari 6 orang yang maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Ia optimistis bisa menang dan membawa kembali kejayaan partai berlambang pohon beringin itu. Apa strateginya?

Agus Gumiwang Kartasasmita hari ini menegaskan dirinya maju sebagai calon Ketum Partai Golkar. Jika dirinya nanti terpilih, Golkar akan meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP).

‎Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersedia mengalah membubarkan DPR tandingan, asal 'kursi' pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dipilih ulang. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan peluang itu dimungkinkan asal fraksi di KIH mengikuti prosedur dewan.

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menggandeng KPK dalam proses seleksi menteri menuai apresiasi. Namun tak sampai di situ, KPK juga didorong agar bisa menelusuri rekam jejak para petinggi BUMN.