Bagi politisi Partai Golongan Karya Priyo Budi Santoso gedung Dewan Perwakilan Rakyat seperti rumah kedua. Selama dua windu lebih menjadi legislator, Priyo mengaku baru kali ini muncul pimpinan DPR tandingan.

Masa depan politik di parlemen Indonesia semakin runyam. Menyusul adanya DPR tandingan yang digagas koalisi Indonesia hebat (KIH). Semoga saja gonjang ganjing di Senayan tak berimbas kepada perekonomian. 

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyatakan pembentukan pimpinan DPR tandingan ini adalah langkah politik yang tidak untuk membuat bingung publik. Justru, langkah politik ini diklaim untuk kepentingan masyarakat.

Dewan Etik selesai memeriksa bukti-bukti atas laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi Patrialis Akbar. Dalam waktu 14 hari ke depan, Dewan Etik akan menentukan apakah Patrialis melanggar kode etik atau tidak.

Di tengah suasana pengesahan Komisi-komisi DPR yang disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih (KMP), PDIP menggelar rapat fraksi secara tertutup. Apakah PDIP akan membahas rencana pembentukan pimpinan komisi DPR tandingan terhadap KMP?

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII dengan Romahurmuziy sebagai ketua umum. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai keputusan Yasonna ini bukan suatu hal yang wajar.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi bahan perdebatan dalam Sidang Paripurna DPR RI yang membahas mengenai alat kelengkapan dewan. Pasalnya terdapat dua kubu dalam tubuh fraksi tersebut di DPR dan rapat berlangsung ricuh sampai ada satu legislator membanting meja yang diduduki oleh FPPP.

Perpu Pilkada terbitan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini sudah ada di tangan DPR. Mendagri yang baru, Tjahjo Kumolo, yakin Perpu itu akan segera disahkan menjadi UU oleh anggota Dewan.

Ketua DPP Bidang Hukum PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan mengatakan PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait penentuan nama calon Jaksa Agung. 

Politisi Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto mengatakan bahwa pemilihan alat kelengkapan dewan seperti pimpinan komisi bisa dilakukan tanpa melibatkan fraksi di Koalisi Indonesia Hebat.