Rencananya, pengumuman kenaikan BBM subsidi nanti malam dilakukan oleh Menteri ESDM Jero Wacik.

PKS sudah berbeda jalan dengan partai koalisi. Yang paling jelas dan tegas soal kenaikan BBM. Banyak desakan agar PKS menarik 3 menterinya yakni Tifatul Sembiring, Salim Segaf, dan Suswono dari kabinet.

Menkominfo Tifatul Sembiring menolak tegas pihaknya melakukan pembohongan publik terkait iklan rokok di media massa. Revisi UU Penyiaran saat ini belum dibahas di DPR, sehingga siapapun yang ingin menyampaikan usul silakan menyampaikannya.

Nasib tiga menteri dari Partai Keadilan Sejahtera di dalam kabinet saat ini masih belum ada perubahan. Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan Presiden belum memutuskan apapun soal keberadaan menteri dari PKS.

Keberadaan Partai Keadilan Sejahtera di dalam koalisi partai pendukung pemerintah disebut sudah tamat. Ilustrasinya, menurut sejumlah politikus, seperti wahyu dari malaikat Jibril atau pecah kongsi antara Jose Mourinho dan Real Madrid. Tapi PKS menuding, koalisi seperti Aceng Fikri.

Satu persatu parpol koalisi menyarankan 3 menteri PKS keluar dari partainya. Setelah PPP, giliran PD yang menyarankan Tifatul Sembiring cs meninggalkan partai berlambang bulan sabit dan padi itu.

Menanggapi petisi stop iklan rokok, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan keberpihakannya terhadap pelarangan iklan rokok. Namun oleh Lenteran Anak Indonesia, tanggapan itu dianggap sebagai kebohongan publik.

Sekjen PPP M Romahurmuziy menduga 3 menteri PKS telah keluar dari PKS karena ketiganya sudah diwakafkan ke SBY. Dia juga menilai Tifatul Sembiring dkk lebih terhormat keluar dari partainya.

Posisi PKS di koalisi telah berakhir. Namun PKS menolak menarik 3 menterinya di kabinet. PPP menduga ketiga menteri PKS telah keluar dari partainya.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan menawarkan peluang untuk bergabung ke Demokrat, bagi tiga menteri dari Partai Keadilan Sejahtera. Menurutnya, hal ini sebagai antisipasi kalau PKS benar keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah.