Industri otomotif di Indonesia khususnya pasar roda dua memang mengalami banyak hambatan di tahun 2013 ini. Tapi, itu semua tidak menyurutkan para pabrikan sepeda motor untuk meluncurkan motor terbarunya di pasar otomotif nasional.

Para pengusaha masih menimbang atau belum setuju sepenuhnya akan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus BBM subsidi dari ibu kota. Apa alasannya?

Rencana Pemprov DKI Jakarta menghapus BBM subsiditak bisa dilakukan, karena melanggar undang-undang. Pemprov DKI bisa meniru cara Pemda Sorong membatasi konsumsi BBM subsidi.

Rencana Pemprov DKI Jakarta menghapus BBM subsidi dari ibu kota tidak bisa dilakukan. Kecuali, kemiskinan di ibu kota ini sudah tidak ada lagi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghapus BBM subsidi di Jakarta. Kementerian ESDM menilai kebijakan itu tak bisa dilakukan.

Neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia defisit, karena tingginya impor minyak dan BBM. Ini salah satu alasan kuat tingginya impor minyak dan BBM.

Berbahagialah para pengendara mobil di Indonesia. Selain masih diperbolehkan meminum bensin subsidi dan tidak dikenakan berbagai pungutan ketika masuk suatu kawasan, biaya parkir di Indonesia pun termasuk murah.

Untuk menekan konsumsi BBM subsidi dan menekan subsidi, Pertamina berusul agar hanya sepeda motor dan transportasi umum yang boleh membeli BBM subsidi.

Subsidi BBM tidak tepat sasaran, bahkan 60% dari anggaran subsidi BBM dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak berhak. Tapi apakah pemerintah berani membatasi konsumsi BBM kendaraan?

PT Pertamina (Persero) dan PT INTI (Persero) terus mempercepat pemasangan alat monitor dan pengendalian BBM atau RFID khususnya di DKI Jakarta. Kapan mulai beriperasinya?