Desakan pengubahan sistem pemilihan kepala daerah, dari langsung menjadi tak langsung alias lewat DPRD oleh Koalisi Merah Putih di DPR dinilai hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Sikap tersebut dianggap sudah melompati pagar-pagar konstitusional.

Pakar Hukum Tata Negara dan Pemilu, Refly Harun, memuji pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari Partai Gerindra. Ahok dicap Refly sebagai pemimpin jujur.

Motivasi Koalisi Merah Putih mendorong pilkada lewat DPRD masih dipertanyakan. Koalisi Merah Putih yang berisikan Golkar, Gerindra, PPP, PAN, PKS, dan Demokrat, dinilai hanya ingin bagi-bagi kekuasaan.

RUU Pemilihan Kepala Daerah masih menjadi polemik. Pengamat Politik Refli Harun menilai, ada motif bagi-bagi jabatan jika RUU Pilkada lewat DPRD itu jadi disahkan.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas untuk sementara diunggulkan menjadi calon Menteri Dalam Negeri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Program Seleksi Menteri detikcom membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon menteri yang paling hebat bagi kabinet Jokowi-JK. Polling di seleksimenteri.com akan ditutup malam ini, jadi ayo segera ikut memilih!

Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada mengadakan rapat dengan sejumlah pemerhati pemilu dan demokrasi dari sejumlah LSM. Semua pemerhati Pemilu kompak menolak Pilkada tak langsung alias lewat DPRD.

Dari nama-nama yang lolos hingga tahap kedua, rupanya terdapat 6 rektor dari berbagai kampus ternama baik negeri maupun swasta. Mereka memiliki keahlian di bidang masing-masing.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun menolak argumentasi Koalisi Merah Putih. Dia menilai pemilihan melalui DPRD justru lebih rentan politik uang dibanding Pilkada secara langsung.

Koalisi Merah Putih sepakat mendukung Pilkada lewat DPRD. ‎Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun,‎ mengatakan argumentasi yang dibangun parpol soal Pilkada dipilih oleh DPRD tidaklah tepat.