Partai Gerindra merombak anggota Fraksi Gerindra di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Alasannya, Gerindra khawatir kader-kadernya ikut ketularan praktik calo anggaran di Senayan.

Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir menegaskan, meski telah terjadi mediasi antara Ketua DPR Marzuki Alie dangan anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati, tetapi sanksi tidak bisa digugurkan.

Penambahan staf ahli agar wakil rakyat bekerja optimal, merupakan pertimbangan FPD mendukung pembangunan gedung baru. Namun pelaksanaannya bisa saja ditangguhkan bila masyarakat tetap menilai negatif proyek itu.

Komisi VI DPR RI restui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Penerusan Pinjaman bagi 6 BUMN di APBN-P 2011.

Pemerintah tidak bisa menghentikan kucuran dana bagi PSSI. Pasalnya, para menteri tidak dapat menghentikan atau menunda pencairan anggaran yang telah disetujui dalam APBN, kecuali dengan alasan teknis.

Pemerintah tidak bisa menghentikan kucuran dana bagi PSSI karena telah disetujui dalam APBN, kecuali dengan alasan teknis sehingga tidak melanggar UU.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui sampai saat ini masih terdapat industri yang menggunakan BBM bersubsidi, meskipun hal itu dilarang. Lewat pembatasan BBM bersubsidi, masalah ini akan dibenahi.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berjanji tak akan mempersulit pencairan anggaran pencana. Pencairan anggaran tersebut akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

DPR RI menilai 2 opsi pemerintah untuk pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi belum bisa menyelesaikan masalah peningkatan volume penggunaan BBM bersubsidi.

APBN 2011 sediakan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp 7,7 triliun. Dana ini untuk daerah-daerah berkemampuan fiskal rendah.