Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menolak wacana hak menyampaikan pendapat (HMP) Century. Anas memilih agar kasus Century diserahkan ke KPK dan diproses secara hukum. 

Fraksi Gerindra belum menentukan sikap mengenai usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk kasus Century. Gerindra masih menunggu pendapat KPK. 

Golkar setuju DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk penyelesaian kasus Century. Golkar ingin penggunaan kasus tersebut mempercepat penyelesaian kasus Century. 

Fraksi PDIP tak setuju DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk kasus Century. PDIP ingin penyelesaian kasus itu dilakukan oleh KPK. 

Sejumlah politisi Senayan menggagas hak menyatakan pendapat terkait Wapres Boediono di kasus Century. Sejumlah fraksi ada yang tegas menolak dan ada yang mendukung. Apa kata PKS? 

"Setelah selesai, saya disuruh ambil, saya serahkan ke Pak Anas sama Pak Nazaruddin.”

Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto memandang sinis wacana pengajuan hak interpelasi terhadap kasus Hambalang. Dia menilai usulan itu hanya untuk pencitraan politik para politisi pengusulnya sehingga mendapatkan liputan media massa.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat untuk pengusutan penyelewengan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kasus itu seharusnya dituntaskan melalui proses hukum bukan jalur politik.

"Panja belum maksimum kok sudah interpelasi."

BAKN DPR merekomendasikan penggunaan hak interpelasi atas temuan penyelewengan dalam proyek Hambalang. Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani menilai langkah interpelasi tidak diperlukan. Menurutnya, lebih baik KPK diberi kesempatan untuk menyelesaikannya.