Mabes Polri masih memeriksa terkait laporan kebocoran soal Ujian Nasional (UN) berbasis kertas. Penyelidikan sementara belum ditengarai adanya motif jual-beli soal UN yang diunggah di Google Drive.

Sejak dilantik Presiden Jumat (17/4) pekan lalu, Jenderal Badrodin Haiti langsung menggelar pertemuan dengan Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Dalam pertemuan arahan itu, Kapolri Jenderal Badrodin menekankan soliditas internal di tubuh Polri.

Tim Gegana Polri masih menyelidiki kabar ancaman bom terhadap maskapai penerbangan Batik Air di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Polri masih memeriksa lebih lanjut untuk memastikan apakah ancaman itu berupa bom atau tidak.

Presiden Joko Widodo telah melantik Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Sedangkan siapa Jenderal bintang tiga yang akan menjabat Wakapolri akan dibahas melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) yang akan digelar dalam waktu dekat.

Kekosongan pimpinan di tubuh Polri selama tiga bulan lebih terjawab dengan dilantiknya Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Jajaran Polri pun mengucapkan syukur sebab kesatuan Bhayangkara saat ini telah resmi memiliki pemimpin.

DPR menggelar rapat paripurna untuk menyetujui Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Sebanyak 272 anggota bolos dalam rapat paripurna dadakan ini.

Anggota Komisi III DPR RI berkunjung ke rumah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Kunjungan DPR ke rumah calon tunggal Kapolri terkait uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar besok.

Mabes Polri masih mengkaji usulan DPR soal polisi parlemen yang dipimpin seorang Brigjen. Perlu hati-hati mencermati usulan itu, karenanya Mabes Polri akan membahasnya. 

Polri meminta masyarakat untuk memberikan kepercayaan dalam urusan Wakapolri. Sesuai Perpres No 52/2010, untuk pengangkatan Wakapolri adalah wewenang Kapolri yang dikonsultasikan dengan presiden. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Komjen Pol Budi Gunawan (BG) ke Bareskrim Polri. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pun menuntut KPK menarik kembali kasus itu agar ditangani.