LSM AMAR DPR mengajukan permohonan constitusional complaint ke MK karena kisruh antara D‎PRD vs Ahok. Mereka melayangkan komplain ke seluruh parpol yang mewakili DPRD DKI.

MK membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (UU Pemilu 2013) yang berbunyi, “(Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat): [g] bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya.”

Pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akan diperiksa polisi pada Selasa (24/2/2015) lusa. Bambang akan diperiksa di Mabes Polri Jakarta dan Samad akan diperiksa di Polda Sulselbar.

Tim 9 telah mendapat informasi soal para penyidik dan pegawai KPK yang mendapat berbagai ancaman. Tim yang diketuai Ahmad Syafi'i Ma'arif itu akan segera memberitahu Presiden Joko Widodo soal ancaman ini.

Dukungan kepada institusi KPK kembali datang dari Mahfud MD. Bagi mantan Ketua MK ini, KPK sebagai anak kandung reformasi yang paling sukses, kini sedang terancam dilumpuhkan. 

MK mempertegas tentang aturan penggunaan lambang negara Garuda Pancasila. MK menyatakan memakai Garuda Pancasila secara sembarangan tetap akan ditindak pidana 1 tahun kurungan.

Setelah Wakil Ketua Bambang Widjojanto dijadikan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri atas kasus yang terjadi tahun 2010, giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke Bareskrim. KPK yang terindikasikan 'dihabisi' ini akan berlanjut. Kuncinya, ada di Presiden Jokowi.

Istri Bambang Widjojanto, Sari Indra Dewi (47) mengatakan bahwa tidak ada kabar tentang perkembangan suaminya. Meskipun begitu, Sari juga tidak mencari tahu mengenai kabar suaminya.

Hanya butuh waktu beberapa hari saja, penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto diproses penyidik Bareskrim Mabes Polri. Proses hukum ini dinilai super cepat.

Tim kuasa hukum Bambang Widjojanto menyebut polisi sempat memaksa ikut serta saat tim berkonsultasi dengan Bambang. Kejadian ini disesalkan tim hukum Bambang.