detikFinance

DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas APBN-P 2016 dan Tax Amnesty

DPR RI menggelar Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan terkait APBNP 2016 dan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Selasa, 28 Jun 2016 11:24 WIB

detikFinance

Dibahas Hingga Dini Hari, RAPBN-P 2016 Disepakati Lanjut ke Sidang Paripurna

Raker DPR, Pemerintah, dan Bank Indonesia menyepakati RAPBN-P 2016 dibawa ke sidang paripurna yang berlangsung siang nanti.

Selasa, 28 Jun 2016 02:08 WIB

detikFinance

Dari Panama Papers, Tax Amnesty, Hingga Pasar Saham

Anda masih ingat dengan Panama Papers? Adalah sebuah kebocoran dokumen finansial yang memuat informasi lebih dari 214.000 perusahaan di kawasan surga pajak.

Senin, 27 Jun 2016 19:50 WIB

detikNews

Komjen Tito Selangkah Lagi Jadi Kapolri, Ini Perjalanannya

Komjen Tito Karnavian selangkah lagi akan resmi menjadi Kapolri. Tito menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi.

Senin, 27 Jun 2016 07:10 WIB

detikFood

Brexit Turut Pengaruhi Harga Buah, Sayur, dan Kopi di Inggris

Perhitungan referendum Britain Exit (Brexit) memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa. Ini berdampak pada stok dan harga makanan di Inggris.

Minggu, 26 Jun 2016 12:18 WIB

detikFinance

BI Luncurkan Uang NKRI Pecahan Rp 2.000 Hingga Rp 50.000 Akhir 2016

Tahun ini pemerintah akan mengeluarkan uang NKRI lainnya dalam bentuk pecahan mulai dari Rp 2.000 hingga Rp 50.000.

Sabtu, 25 Jun 2016 19:15 WIB

detikNews

Presiden Komisi Eropa Minta Pembahasan Keluarnya Inggris Segera Dimulai

Presiden Komisi Eropa Juncker minta pembahasan keluarnya Inggris dari Uni Eropa segera digelar. Dia menyebut tak ada alasan menunggu PM Inggris diganti.

Sabtu, 25 Jun 2016 13:35 WIB

detikFinance

Susi Minati 'Jatah' Transponder Satelit BRI

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan minat untuk memakai jatah 1 slot transponder pada satelit milik BRI, BRIsat.

Jumat, 24 Jun 2016 21:35 WIB

detikNews

Prosesnya Panjang, Minimal 2 Tahun Inggris Baru Bisa Resmi Keluar Uni Eropa

Hasil referendum Brexit telah diumumkan. Namun, masih ada proses panjang selama dua tahun untuk merundingkan kesepakatan dengan negara Uni Eropa lainnya.

Jumat, 24 Jun 2016 16:51 WIB

detikNews

Anomali Pembatalan Perda

Dalam rangka perbaikan sistem pengawasan Perda ke depan, kewenangan Mendagri dan Gubernur sebaiknya dibatasi hanya untuk pengawasan preventif saja.

Kamis, 23 Jun 2016 12:02 WIB