detikNews

Menhan Minta Anggaran Palapa

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meminta pemerintah dan DPR menganggarkan dana untuk pendirian Pengawal Laut dan Pantai (Palapa) RI.

Selasa, 13 Feb 2007 11:32 WIB

detikNews

Satu Perang Dingin Sudah Cukup

Berbeda dengan Presiden Rusia yang berapi-api menyerang kebijakan AS, Menhan AS Robert Gates membalasnya dengan berkelakar. "Satu Perang Dingin sudah cukup," ujar Gates

Minggu, 11 Feb 2007 22:17 WIB

detikNews

RI Pikir-pikir Tawaran Alutsista dari Inggris

Sejumlah perusahaan peralatan strategis di Inggris siap menawarkan alutsista kepada pemerintah RI. Tapi pemerintah masih pikir-pikir. Mahal?

Kamis, 08 Feb 2007 18:21 WIB

detikNews

Polri Tolak RUU Kamnas, Dephan Ngotot

Polri mengambil sikap tegas menolak pembahasan RUU Kamnas karena dinilai mengerdilkan peran Polri. Namun Dephan akan mempertahankan RUU ini.

Kamis, 08 Feb 2007 17:20 WIB

detikNews

UU Peradilan Militer 2-3 Tahun Lagi Tidak Realistis

UU Peradilan Militer dipastikan pemerintah rampung 2-3 tahun lagi. Namun penetapan waktu itu dianggap anggota DPR Sutradara Ginting tidak realistis.

Kamis, 08 Feb 2007 15:04 WIB

detikNews

Dipimpin Sudirman Said, Timnas Bisnis TNI Tunggu Perpres

Timnas Bisnis TNI masih menunggu Perpres. Timnas ini akan bekerja mengambilalih hingga Desember 2008.

Rabu, 07 Feb 2007 16:57 WIB

detikNews

Pasukan TNI di Libanon Kurang Perhatian

Pasukan Garuda XXIII A hampir 3 bulan bertugas di Libanon. Pemerintah dinilai kurang memperhatikan mereka.

Selasa, 30 Jan 2007 14:43 WIB

detikNews

Rumahnya Digusur, Ratusan Purnawirawan Gugat Panglima TNI

Ratusan purnawirawan kavaleri menggugat Panglima TNI. Ini terkait nasib mereka yang tidak mendapat ganti rugi setelah diminta mengosongkan rumah.

Sabtu, 27 Jan 2007 23:10 WIB

detikNews

Purnawirawan Gugat Panglima TNI, KSAD, & Kodam III Siliwangi

Ratusan purnawirawan kavaleri di Bandung resah. Mereka diminta meninggalkan rumah dinas mereka. Buntu di jalur musyawarah, mereka pun menggugat.

Sabtu, 27 Jan 2007 15:39 WIB

detikNews

Survei Hak Pilih TNI Butuh Waktu 1,5 Tahun Lagi

Mabes TNI hingga kini belum menyelesaikan survei tentang penggunaan hak pilih bagi prajurit TNI. Survei masih membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 tahun lagi.

Jumat, 26 Jan 2007 14:23 WIB