Nusron Wahid, kader Golkar yang dipecat Aburizal Bakrie (Ical), akan melakukan Judicial Review (JR) terhadap Undang-undang Pemilu dan MD3 tentang hak recall bagi anggota DPR.

Politikus senior Golkar Siswono Yudho Husodo membela tiga kader Golkar yang menggugat pemecatan ke PTUN. Menurut Siswono, pemecatan terhadap Agus Gumiwang, Nusron Wahid dan Poempida Hidayatulloh tak berdasar.

Satu hari jelang pembacaan putusan perkara hasil pemilu, para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat permusyawarakatan hakim (RPH). Rapat tertutup itu dilakukan sejak pagi hari tadi.

Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menyebut sedikitnya ada lima kader partai pohon beringin yang berpeluang maju sebagai calon Ketua DPR.

Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan 20 usulan kepada pemerintahan mendatang untuk dilaksanakan dalam 100 hari pertama. Usulan tersebut seluruhnya terkait upaya pemberantasan korupsi.

Partai runner up Pemilu 2014, Golkar, telah menyiapkan kader untuk menjadi ketua DPR. Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani mengingatkan bahwa kursi Ketua DPR sejatinya adalah hak parpol pemenang Pemilu.

Koalisi untuk Perjuangan Kepemimpinan Perempuan mendaftarkan permohonan uji materi terhadap UU MD3. Koalisi perempuan memohon MK melakukan pengujian terkait hilangnya ketentuan menyangkut keterwakilan perempuan.

Golkar bergerak cepat menyambut periode DPR 2014-2019 dengan menyiapkan calon ketua DPR. PDIP, partai pemenang pemilu, tak mau kalah dan menyiapkan sejumlah nama, salah satunya Puan Maharani.

Golkar telah menyiapkan nama untuk menjadi calon Ketua DPR. Hanura bahwa Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang dijadikan dasar Golkar mengajukan calon masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rekan saya, Margarito Kamis, dengan berapi-api mengatakan di depan Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 15 Agustus lalu, bahwa daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dalam Pilpres 2014 tidak sah.