Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta DPP membatalkan pergeseran posisi Angelina Sondakh ke Komisi III DPR RI. FPD dinilai tidak cerdas jika menempatkan Angie di bidang hukum sementara ia tersandung kasus hukum.

Muhammad Nazaruddin mengkritisi keputusan Menkum HAM Amir Syamsuddin yang mencopot beberapa pejabat dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjen Pas)terkait sidak yang dilakukan Wamenkum HAM Denny Indrayana.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam, Priyo Budi Santoso, mendukung pencabutan kartu akses khusus bagi anggota DPR untuk mengunjungi lapas. Bahkan, ia menilai anggota DPR tidak perlu diberi akses khusus untuk mengunjungi lapas.

FPD dan FPAN tidak mendukung pengajuan hak interpelasi moratorium remisi bagi napi koruptor. Anggota kedua partai tersebut tidak termasuk dalam 86 anggota DPR RI yang menandatangani surat pengajuan hak interpelasi.

Menkum Amir Syamsuddin menyatakan tak akan banding terhadap putusan PTUN terkait kebijakan pengetatan remisi bagi napi koruptor. Namun FPD menyarankan tetap banding.

Kartu akses khusus yang dikeluarkan Patrialis Akbar semasa menjabat sebagai Menkum HAM bagi anggota Komisi III DPR, akhirnya dicabut. Patrialis mendukung sepenuhnya kebijakan Menkum HAM Amir Syamsuddin tersebut.

Anggota FPD DPR Muhammad Nasir akan diperiksa BK DPR pekan ini terkait dugaan pelanggaran kode etik. Jika terbukti bersalah, Nasir bisa dipecat dari DPR.

Pembelian pesawat kepresidenan senilai hampir 1 triliun, diharapkan jangan sampai menjadi lahan korupsi baru. Dana besar yang digelontorkan itu harus bisa dimintai pertanggungjawabnnya oleh publik.

Saudara Nazaruddin, M Nasir, diduga kuat melanggar kode etik selaku anggota DPR. Badan Kehormatan (BK) DPR berencana memanggil Nasir pada Selasa (14/2).

Komisi III DPR merasa dirugikan dengan tindakan M Nasir menjual nama komisi saat mengunjungi M Nazaruddin, di LP Cipinang.