Terkait persoalan pembangunan ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 20 miliar, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, meminta Badan Kehormatan (BK) DPR RI memeriksa semua pihak yang terkait.

Dewan Kehormatan Partai Gerindra telah memeriksa Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang yang memimpin rapat pengesahan usul ruang Banggar Rp 20 miliar. Jika Pius terbukti terlibat maka akan dikenai sanksi.

Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan langkah perintah lisan kepada PT Pertamina untuk menambah kuota tanpa persetujuan DPR pada November 2011 dilakukan karena situasi mendesak.

Langkah Ketua DPR Marzuki Alie yang melaporkan proyek renovasi ruang Banggar DPR ke KPK dicibir Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang. Kader Gerindra itu malah heran dan bertanya-tanya dengan tindakan Marzuki itu.

Kritik terus mengalir pada sikap dan perilaku pejabat di Indonesia. Mulai dari gaya hidup mewah, hingga perilaku yang cenderung tidak memiliki sikap kenegarawanan.

Wakil Ketua BURT, Refrizal membantah telah menandatangani surat usulan renovasi ruang Banggar DPR di Kopo tertanggal 9 Desember 2011. Politisi PKS ini juga mengaku siap diperiksa KPK.

Pius Lustrilanang, disebut memimpin rapat pengesahan pengusulan renovasi ruang Banggar senilai Rp 20 miliar. Partai Gerindra pun akan meminta penjelasan Pius terkait hal ini.

Marzuki Alie siap lengser dari Ketua DPR jika terbukti terlibat dalam proyek-proyek di Kesetjenan DPR. Ia ingin DPR menjadi institusi yang lebih baik.

Ketua DPR Marzuki Alie melaporkan sejumlah proyek di Kesetjenan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia melaporkan proyek-proyek itu agar menghindari fitnah.

Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang mengaku memimpin rapat pengesahan usulan ruang rapat Banggar DPR Rp 20 miliar. Pius siap diperiksa KPK.