Pemda semakin diberikan keleluasaan untuk menarik pendapatan dari pungutan parkir di 2010, karena pajak parkir daerah yang bisa dipungut Pemda meningkat dari maksimal 20% menjadi maksimal 30%.

Persoalan DPT berkaitan erat dengan KTP dan NIK. Dirjen Adminduk Depdagri mengakui jika pembuatan KTP dan NIK masih ambuadul.

Pengesahan RUU Susduk menjadi UU harus dibarengi komitmen perbaikan kerja-kerja di Parlemen. Inilah beberapa masukan untuk mewujudkan perbaikan kinerja DPR itu.

Undang-Undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU Susduk) baru saja disahkan oleh DPR. Namun dalam UU ini menyisakan persoalan.

Pemda akan punya wewenang menarik pajak BBM di daerah masing-masing, besarannya untuk kendaraan umum 5% dari harga BBM dan untuk kendaraan pribadi maksimal 10% dari harga BBM.

Keputusan KPU menunda melaksanakan putusan MA tentang penetapan caleg terpilih tahap II dinilai tidak tegas. KPU seolah-olah 'menciptakan' ada kursi panas di DPR.

Sikap KPU terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dianggap belum memberikan ketegasan hukum. Kursi pemilu legislatif masih berpotensi dianulir dan kembali menjadi bahan rebutan.

Tak semua politisi menyambut baik sikap KPU tentang putusan MA. Kebijakan KPU yang  tidak mengubah penetapan jumlah kursi tahap 2 dalam pemilu legislatif dinilai dapat menimbulkan efek buruk pada penegakan hukum di Indonesia.

Bawaslu menegaskan persepsi mereka terhadap deskripsi penyumbang dana asing pada pilpres sudah benar dan sesuai dengan UU. Hal tersebut menyusul bantahan tim SBY-Boediono bahwa BTPN adalah Bank Umum Nasional bukan Bank Asing.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sangat kecewa dengan putusan MA terkait pembatalan penghitungan kursi tahap dua. Muzani menilai ada upaya penelikungan peraturan KPU. Dia menyebutnya dengan teror demokrasi.