DPR memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) surat palsu MK. Menurut Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Panja ini tidak diperlukan jika polisi bergerak cepat menangani kasus itu.

"Keanggotaan Panja proporsional. Ketua Panja bisa siapa saja termasuk PD, kalaupun ketua nanti dari PD enggak mungkin ia menguasai floor,'' ujar ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo.

Aktivis sosial dan budayawan, Goenawan Mohammad beserta rekan-rekannya mengajukan permohonan Judicial Review kepada MK terkait UU Partai Politik. Partai Golkar pun akan memantau proses ini.

Panja DPR atas dugaan pemalsuan dokumen MK telah terbentuk dan berencana memanggil Andi Nurpati. Partai Demokrat pun mendorong agar Andi memenuhi panggilan tersebut dan memberikan informasi seterang-terangnya.

Revisi UU MK yang baru dikhawatirkan akan membuat kekosongan hukum karena MK hanya membatalkan UU atau pasal tanpa diperbolehkan membuat norma baru. Menurut Menkum Ham Patrialis Akbar hal ini merupakan risiko dari pembuat Undang-undang yaitu DPR.

Agusrin M Najamuddin mengadu ke Ketua DPR Marzuki Alie. Dia mempertanyakan statusnya sebagai Gubernur Bengkulu.

DPR membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam draft RUU yang tinggal ketok palu di paripurna, MK tak akan bisa lagi membatalkan pasal-pasal dalam UU produk DPR.

Perjalanan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga palsu terkait sengketa pemilihan legislatif Dewi Yasin Limpo cukup rumit. Wakil Ketua Komisi II DPR menyebut ada invisible hand dalam kasus tersebut.

Komisi II DPR sepakat untuk membentuk Panja terkait dugaan pemalsuan surat putusan MK terkait sengketa Pemilu 2009. Panja akan memanggil beberapa pihak termasuk Andi Nurpati.

Anggota komisi II DPR, Mestariyani Habie mengeluhkan kinerja KPU. Hal ini terkait dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang menyeret mantan anggota KPU Andi Nurpati.