Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 resmi dilantik hari ini. 41 Orang di antaranya wajah lama yang sudah duduk di kursi DPRD periode sebelumnya.

Dalam rapat dengar pendapat KPU bersama Komisi II DPR tentang RAPBN 2015, KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 726 miliar. Anggaran itu di antaranya untuk 15 daerah otonom baru, juga untuk graha pemilu.

Meskipun MK telah mengetukkan palu keadilan dan pesta demokrasi pemilihan presiden telah berakhir, rupanya kubu Prabowo belum mau legowo. Sejumlah jalan sudah dan akan dititi untuk mempersoalkan kemenangan Jokowi. Tercatat 10 langkah yang sudah dijalani dan yang masih menanti.

Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akan menjalani sidang uji materi di MK. Menurut peneliti LIPI, Siti Zuchro, kecil kemungkinan MK akan mengabulkan uji materi terkait mekanisme pemilihan pimpinan DPR tersebut. Kenapa?

Kursi ketua DPR tengah menjadi incaran banyak pihak pasca pengesahan UU MD3. PDIP sebagai pemenang pemilu dan Golkar dikabarkan sedang bertarung memperebutkan kursi tersebut.

Salah satu dalil permohonan Tim Prabowo-Hatta di MK adalah soal pengabaian KPU terhadap daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebagai dasar DPT. Namun dalil tersebut dianggap tidak relevan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran saat meloloskan surat izin Joko Widodo sebagai capres.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie belum memutuskan siapa calon ketua DPR dari partainya. Ical mengatakan, untuk memutuskan itu ada mekanisme dasarnya.

Kalangan akademisi mendesak DPR agar menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencurigai ada "sesuatu" dalam revisi tersebut. 

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menyebut jika diberikan kesempatan, maka partainya bakal mempersiapkan sejumlah nama potensial untuk maju sebagai calon Ketua DPR. Menurutnya, sejumlah nama ini nanti akan digodok lebih jauh.