Fauzi Bowo menolak berkomentar atas rekomendasi Komnas HAM yang menyebut dirinya sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas kisruh Mbah Priok.

Tawaran Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang menjanjikan akan memberikan pekerjaan bagi para korban tragedi 1998 dinilai terlalu klise. Semestinya, Patrialis lebih dulu mengusahakan agar kasus tragedi 1998 terungkap.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo belum mau mengomentari hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap tragedi Tanjung Priok 14 April lalu. Ia menunggu hasil penyelidikan oleh TPF dari PMI lebih dulu baru kemudian menyampaikan tanggapan.

Komnas HAM menyebut pelanggar HAM pada kasus Tragedi Priok berdarah, pada tingkat pelaksana salah satunya adalah Polres Jakarta Utara. Namun, sampai saat ini Polres Jakarta Utara belum mengetahui hasil investigasi tersebut.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiono merupakan salah satu pejabat yang dinilai bertanggungjawab atas peristiwa Tanjung Priok. Namun dia menolak berkomentar karena belum menerima rekomendasi penyelidikan Komnas HAM tersebut.

Tim penyelidik Komnas HAM untuk peristiwa Tanjung Priok Berdarah, sudah menyelesaikan pekerjaannya. Rekomendasi tindak lanjut ditujukan kepada Pemprov, DPRD, Polri dan korporasi.

Peristiwa berdarah di Makam Mbah Priok yang menewaskan 3 anggota Satpol PP termasuk pelanggaran HAM. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo cs yang diduga bertanggung jawab bisa diadili asalkan ada keluarga korban yang mengadukannya.

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, salah satu pelaksana lapangan yang diduga melanggar HAM adalah Kapolres  Kepolisian Penjaga Pantai dan Pelabuhan (KP3) Tanjung Priok AKBP Rahmat Wibowo. Rahmat pun siap dipanggil tim penyelidik Komnas HAM.

Komnas HAM mengeluarkan 7 kesimpulan hasil penyelidikan bentrokan di Makam Mbah Priok yang menewaskan 3 orang Satpol PP. Insiden berdarah itu dipicu oleh instruksi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tentang penertiban bangunan di atas tanah Pelindo II.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto diduga telah melakukan pelanggaran HAM dalam kasus bentrok Satpol PP dengan warga sekitar makam Mbah Priok.