BPOM sudah membekukan izin edar Buvanest Spinal produksi Kalbe Farma terkait kasus dugaan salah label yang mengakibatkan 2 orang pasien meninggal dunia. Per 2 Maret 2015, BPOM pun mencabut izin edar buvanest spinal secara permanen.

Langkah Majelis Ulama Islam (MUI) mengeluarkan sertifikat halal untuk vaksin mengundang kontroversi. Dengan adanya vaksin halal, ada kekhawatiran masyarakat akan meninggalkan vaksin yang belum mendapat sertifikat halal.

MUI mengatakan bahwa sesuai dengan UU no. 33 tahun 2014, seluruh produk termasuk makanan, minuman dan obat-obatan harus memiliki sertifikat halal. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengatakan bahwa sebenarnya, seluruh produk obat yang beredar sudah halal.

Perumusan soal rancangan peraturan menteri kesehatan (permenkes) yang mengatur soal rokok elektrik atau e-cigarette di Indonesia memang masih berjalan. Pemerintah merumuskan apa saja hal-hal yang perlu diatur dalam permenkes tersebut.

Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki kasus kematian dua orang pasien RS Siloam Karawaci, yang diduga akibat tertukarnya obat bius (Buvanest Spinal) dengan obat untuk pendarahan (Asam Tranexamat).

Penggunaan zat berbahaya seperti boraks, formalin, dan rhodamin B masih ditemukan dalam makanan yang dijajakan para pedagang di Jakarta Selatan. Sayangnya, konsumen Indonesia masih belum awas dengan kandungan zat yang ada di dalam makanan yang dikonsumsi.

Para vaper (pengguna rokok elektrik) mengklaim bahwa cairan atau liquid yang digunakan aman dari zat berbahaya. Sebabnya, cairan tersebut hanya berisi propelin glikol, gliserin dan perasa yang sering digunakan dalam makanan. Lalu apakah cairan tersebut aman?

Siang ini Suku Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) di pujasera binaan mereka. Dalam sidak yang dilaksanakan di Pujasera kawasan Blok S, Kebayoran Baru, dari 25 sampel makanan, masih ditemukan pedagang yang menggunakan Rhodamin B atau zat pewarna tekstil.

Wacana soal pembuatan peraturan menteri kesehatan (permenkes) soal rokok elektrik sudah didengungkan tahun lalu. Dalam proses perumusannya, Kementerian Kesehatan mengaku menemui beberapa masalah.

Pemerintah telah menggelar rapat koordinasi membahas target penurunan dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan. Disepakati target pemangkasan dwelling time dari sekitar 8 hari menjadi 4,7 hari.