Adanya kebijakan pembatasan BBM jenis solar yang diberlakukan pemerintah sebesar 20%, berimbas kerugian pada nelayan di Muara Baru, Jakarta Utara.

Presiden RI terpilih Jokowi menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) Seknas Tani Jokowi. Dalam acara itu, Jokowi sempat melakukan dialog dengan beberapa petani, salah satunya menyinggung soal subisid BBM.

Pertamina siap jika pemerintah tidak melakukan upaya apapun terkait menipisnya kuota BBM bersubsidi yang diperkirakan tidak akan cukup sampai 31 Desember.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil punya motivasi untuk ikut melamar lagi sebagai calon pimpinan BPK periode mendatang. Menurut dia, masih banyak tugas yang belum diselesaikan BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara.

Jumlah subsidi energi, yaitu BBM dan listrik di Indonesia sudah mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Sementara penikmat subsidi ini adalah orang-orang mampu.

Pertamina mengkhawatirkan aksi masyarakat yang melakukan penimbunan BBM subsidi. Padahal, saat ini kuota BBM bersubsidi sudah semakin berkurang dan kemungkinan besar akan melampaui batas 46 juta kilo liter.

KKP Sharif Cicip Sutardjo meminta PT Pertamina (Persero) menghentikan pemangkasan jatah BBM solar subsidi sebanyak 20% sejak Agustus 2014.

Selain berencana melarang mobil mewah berdasarkan cc mesin menggunakan BBM subsidi, Pemprov DKI Jakarta akan mewajibkan seluruh SPBU di Jakarta menjual BBG.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu hal yang masih perlu didorong adalah sumber pembiayaan jangka panjang.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana melarang mobil mewah menggunakan BBM subsidi. Namun kebijakan tersebut dianggap justru menimbulkan masalah baru.