MA menolak kasasi Akil Mochtar dan tetap menghukum mantan Ketua MK itu dengan penjara seumur hidup. Alhasil, Akil yang berusia 55 tahun itu harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara hingga meninggal dunia.

Kasasi KPK terhadap keputusan hakim Sarpin Rizaldi pada sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan tidak diterima PN Jaksel. Karena itu, KPK diminta untuk melakukan PK di MA untuk menghentikan 'Sarpin effect' ini. 

MK membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (UU Pemilu 2013) yang berbunyi, “(Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat): [g] bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya.”

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Senin (23/2). Akil harus menjalani sisa hidupnya di penjara.

Mahkamah Agung menolak kasasi Akil Mochtar terkait perkara korupsi yang menjeratnya. Dengan demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Inilah jalan hidup Akil Mochtar. Berlabel koruptor, Akil harus mendekam di penjara hingga mati. Tak ada lagi protokoler, tak ada lagi kendaraan dinas, tak ada lagi nama baik dan tidak ada lagi label negarawan.

MA memperberat hukuman Susi Tur Andayani dari 5 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Susi merupakan kurir suap Akil Mochtar dalam jual beli perkara kasus sengketa pilkada di MK.

Karier Politik 'Si Doel' Rano Karno makin moncer di tahun 2015. Rano Karno yang selama ini menjabat Plt Gubernur Banten bakal jadi Gubernur definitif dalam waktu dekat.

MA memperberat hukuman Ratu Atut Chosiyah dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara. Ratu Atut menyuap Ketua MK Akil Mochtar untuk memuluskan perkara yang ditangani MK dalam sengketa pilkada.

Upaya hukum mantan Ketua MK Akil Mochtar menemui jalan buntu. Akil harus meringkuk di penjara hingga akhir hayat karena jual beli perkara saat menangani sengketa pilkada.