Kasus pemecatan 3 kader Golkar karena mendukung Jokowi-JK masih belum tuntas. Kini Poempida Hidayatulloh, Nusron Wahid, dan Agus Gumiwang menggandeng Todung Mulya Lubis untuk menggugat keputusan.

Setelah kehadiran dua versi D800, dua tahun setelahnya, Nikon merilis D810. Kamera ini memang tak revolusioner, namun peningkatan kualitas di berbagai sektor kemampuannya di berbagai medan membuat D810 punya nilai plus.

Ketika membalap di Mugello pada awal bulan ini, Valentino Rossi menggunakan baju balap khusus untuk didedikasikan untuk Marco Simonceli. Baju spesial itu dilelang dan laku hampir Rp 400 juta.

Ketika membalap di Mugello pada awal bulan ini, Rossi menggunakan baju balap khusus untuk didedikasikan untuk Marco Simonceli. Para pecinta MotoGP pun berebut untuk mendapatkan pakaian tersebut. Kini harganya hampir Rp 400 jutaan.

Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan pencalonan Joko Widodo sebagai capres yang dianggap cacat hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN. KPU mempersilakan jika ada gugatan, namun pihaknya menegaskan kedua pasangan calon telah memenuhi syarat.

Pencapresan Jokowi dinilai cacat hukum oleh Tim Prabowo-Hatta. Merespon hal ini, senior PDIP Sidarto Danusubroto menyerang balik dengan mempersoalkan lolosnya Prabowo dalam kancah pencapresan.

Empat organisasi yaitu Kontras, Setara Institute, Imparsial dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengajukan gugatan hukum terhadap KPU melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menggugat keputusan KPU yang telah meloloskan Prabowo Subianto sebagai capres dalam Pilpres 2014.

Tim Prabowo-Hatta menyebut pencapresan Joko Widodo cacat hukum. Ini karena Jokowi dinilai terlambat meminta izin ke SBY untuk maju capres. PDIP heran dengan penilaian Tim Prabowo-Hatta.

Sebagai Polisi Wanita (Polwan) tak hanya bertugas melayani masyarakat saja. Namun mereka juga punya bakat lain yang juga bisa dipakai untuk menghibur masyarakat.

Aliansi Advokat Merah Putih menggugat Surat KPU No.53/KPPS/KPU/2014 tentang penetapan pasangan capres dan cawapres tahun 2014 ke PTUN. Mereka menggugat penetapan capres Jokowi yang dinilai cacat hukum.