Revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) membuat PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014 tak otomatis lagi mendapatkan kursi Ketua DPR. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri angkat bicara mengenai hal itu.

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan KPU agar pemilu kada (Pemilu Kada) tahun 2015 diundur ke 2016. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai hal itu tidak pas.

Belum lama ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan alat e-Voting untuk digunakan dalam pemilu. Kapan inovasi teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia?

Ketua KPU Husni Kamil Manik masih bertanya-tanya soal mekanisme pendanaan Pemilu Kada serentak, dari APBN atau APBD. Dia mendesak UU Pilkada dapat segera ditetapkan tahun ini agar dapat memberikan kejelasan hukum.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mendesak DPR segera mengesahkan RUU Pilkada tahun ini. Dia berlasan, Pilkada pertama diagendakan pada Januari 2015 sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu butuh kepastian dan payung hukum dalam melaksanakannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan tidak bersedia menangani sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ke manakah nanti sengketa itu akan ditangani?

Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja optimis nasib undang-undang pemilu kada (Pilkada) bisa tuntas tahun ini. Mulanya, undang-undang ini ditargetkan rampung sebelum pemilu. 

Nasib RUU Pilkada hingga kini masih terkatung-katung di DPR. Keinginan pemerintah agar gubernur dapat dipilih langsung, bupati/walikota dipilih oleh DPRD dan wakilnya dipilih oleh pemenang serta Pilkada dilaksanakan secara serentak pada 2015 belum mendapatkan lampu hijau dari DPR.

PKB mengusulkan agar 10 kursi Pimpinan DPR dan MPR dibagi rata kepada 10 fraksi partai yang masuk ke parlemen nanti. 

Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani optimis gugatan partainya terkait UU MPR, DPR, DPR, dan DPRD (MD3) bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Dia menegaskan kalau posisi Ketua DPR merupakan hak partai pemenang pemilu.