Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa ikut ditangkap KPK bersama ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Dia memiliki harta sebesar Rp 958 juta dan US$ 3.200.

Saat ini ada 9 hakim Konstitusi yang bertugas di lembaga yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat no 6, Jakarta Pusat itu. Dari sembilan, tiga di antaranya berlatar belakang politik.

Anggota Komisi III DPR Saan Mustopa berharap ke depan hakim konstitusi tak berasal dari politisi. Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar menunjukkan hakim konstitusi sekalipun rawan tergoda suap.

Presiden SBY mendapat banyak pesan dari masyarakat terkait penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK Rabu (2/10/2013) malam. SBY menerima banyak pesan di media sosial.

KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar atas dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalteng. Komisi III 'angkat topi' untuk keberanian dan keberhasilan KPK.

Mengawali karier sebagai politikus Senayan, Akil Mochtar kemudian sukses menjadi hakim MK. Namun, belum setahun jadi Ketua MK, Akil ditangkap KPK. Seperti apa jejak politik eks politikus Golkar ini?

3 Orang penyelenggara negara dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dicokok KPK terkait dugaan kasus suap sengketa pilkada.

Anggota Komisi II DPR dari Golkar Chairun Nisa ditangkap KPK bersama Ketua MK Akil Mochtar yang juga pernah jadi orang berpengaruh di Golkar. Beringin terpukul namun tetap mendesak KPK mengusut tuntas kasus yang menjerat dua orang tersebut.

Partai Golkar terpukul dengan penangkapan anggota Komisi II DPR Chairun Nisa (55). Lebih terpukul lagi ada 'kader' lain yang ikut ditangkap KPK. Dia adalah Akil Mochtar, sang Ketua MK.

"Akan ada langkah organisatoris setelah statusnya jelas. Paling setelah statusnya tersangka atau saksi partai akan memberikan bantuan hukum," kata Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono.