Partai Gerindra sepakat dengan Wapres JK yang menyebut amendemen UUD 1945 berisiko. Jika hal itu terjadi, Gerindra menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi.
"... tetap disesuaikan dengan ciri khas sistem presidensial pada umumnya, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Basarah.