Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor maju selangkah. Panja RUU Tipikor akan menggelar rapat perdana di Lippo Karawaci karena ruangan di DPR terbatas.

Hari ini Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengadilan Tipikor menggelar rapat di tingkat Panitia Kerja (Panja). Rapat di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR ini berlangsung tertutup. Pintu ruangan terkunci rapat.

Pansus RUU Pengadilan Tipikor membantah sengaja memperlambat pembahasan RUU tersebut. Bahkan, Pansus sudah menyelesaikan seluruh Daftar Isian Masalah (DIM).

Tak hanya anggota DPRD Bandung yang absen di hari pertama kerja di bulan puasa ini, sebagian anggota DPRD Jabar pun belum terlihat di gedung dewan hingga pukul 11.00 WIB. Padahal, besok adalah jadwal sidang paripurna pengesahan tiga raperda.

Beberapa ruangan komisi DPRD Jabar terlihat lengang.

Ketua Pansus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara kembali dikecam. Pernyataannya soal perkara korupsi yang dikembalikan ke Pengadilan Umum dinilai tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk membebaskan barang-barang kebutuhan pokok dari pengenaan tarif PPN. Hal itu untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri dan menahan lonjakan harga.

Pansus DPR masih berkomitmen untuk menyelesaikan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sampai akhir masa jabatan akhir September 2009. Sebab, jika sampai pembahasan berpindah tangan ke anggota dewan berikutnya, dikhawatirkan pembahasan malah tidak akan selesai.

Peradilan kasus korupsi diusulkan akan dikembalikan ke Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Tipikor seperti sekarang. KPK tak setuju dengan ide ini dan berharap agar Pengadilan Tipikor tetap ada.

"Ini gila dan bahaya. Masa Pengadilan Tipikor yang berprestasi mau dihapus ke pengadilan umum yang sering membebaskan koruptor?" ujar Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki.