detikSport

Membubarkan Satlak Prima Berarti Mengubah Keppres Asian Games

Kabar akan dibubarkannya Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) menguat. Jika benar dibubarkan, maka harus ada revisi Keppres Asian Games.

Selasa, 10 Okt 2017 01:41 WIB

detikSport

Asian Games Sudah Dekat, Tak Tepat Bubarkan Satlak Prima

Pakar olahraga Djoko Pekik Irianto menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk membubarkan Satlak Prima karena berisiko terhadap prestasi di Asian Games 2018.

Selasa, 10 Okt 2017 00:10 WIB

detikNews

Ahli Tak Hadir, Sidang Miryam Ditunda Pekan Depan

Sidang terdakwa pemberi keterangan palsu Miryam S Haryani ditunda pekan depan. Penundaan itu lantaran ahli yang akan dihadirkan urung hadir di persidangan.

Senin, 09 Okt 2017 17:58 WIB

detikFinance

Panggil Jonan, DPR Minta Penjelasan Soal Negosiasi Freeport

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Senin, 09 Okt 2017 14:14 WIB

detikNews

Golkar Nonaktifkan Tersangka Suap 'Selamatkan Ibu' Aditya Moha

Partai Golkar mengambil sikap terkait kader mereka yang terjerat suap hakim untuk selamatkan ibu, Aditya Moha. Golkar memberhentikan sementara Aditya Moha.

Senin, 09 Okt 2017 11:07 WIB

detikNews

Jelang 3 Tahun Jokowi, Politikus PKS Kritik Penuntasan Kasus HAM

Politikus PKS Nasir Djamil menagih penuntasan kasus HAM pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK.

Jumat, 06 Okt 2017 17:45 WIB

detikNews

Ini Alasan MK Wajibkan Taksi Online Berbadan Hukum

MA membolehkan taksi online tidak berbadan hukum. Di sisi lain, MK menyatakan taksi online wajib berbadan hukum. Mana yang benar?

Jumat, 06 Okt 2017 11:59 WIB

detikFinance

Soal Pasal Kebal Hukum, Ini Tanggapan Ditjen Pajak

Dalam Pasal 36 A UU KUP, mengatur terkait dengan pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Ini penjelasan Ditjen Pajak

Jumat, 06 Okt 2017 10:48 WIB

detikFinance

Mantan Dirjen Usul ke DPR, Pegawai Pajak Harus Kebal Hukum

Salah satu pasal yang dianggap harus tertera dalam RUU KUP adalah terkait kekebalan hukum para pegawai pajak.

Kamis, 05 Okt 2017 21:27 WIB

detikFinance

Mantan Dirjen Hingga Pengamat: Pajak Harus Pisah dari Kemenkeu

Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo, Direktur Eksekutif CITA, Pengamat Pajak dari DDTC Darussalam mendukung pemisahan Ditjen Pajak

Kamis, 05 Okt 2017 18:21 WIB