Stres karena tidak punya kerjaan dan tak punya uang, Ignatius Ryan Tumiwa warga Taman Sari, menggugat pasal 344 KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu dilakukan Ryan karena ingin melakukan bunuh diri lantaran tidak punya kerjaan.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengomentari UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang telah direvisi para anggota dewan. Menurut Agung, UU MD3 itu mengandung diskriminasi di ranah hukum.

Entah pikiran apa yang merasuki Ignatius Ryan Tumiwa. Dia mengaku putus asa dan ingin bunuh diri. Tetapi niat dia terhalang karena ada pasal 344 KUHP. Untuk itu dia menggugat pasal tersebut ke MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan putusan sengketa Pilpres 2014 akan diketok selambat-lambatnya pada 21 Agustus 2014. Hal itu bisa dilakukan dengan catatan pengumuman rekapitulasi oleh KPU pusat tidak molor.

MK siap menerima gugatan sengketa Pilpres 2014. Gugatan dapat diajukan ke MK setelah KPU menetapkan perolehan suara pada 22 Juli dan paling lambat pada 25 Juli mendatang.

Meski tahapan Pilpres masih berlangsung, namun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tak berhenti memproses laporan soal dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Dalam putusan terbaru, DKPP memberhentikan 10 penyelenggara pemillu.

DPD RI akan mengajukan judicial review terhadap perubahan UU MD3 ke Mahkamah Konsititusi. Langkah ini diambil karena isi UU MD3 dinilai belum sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan putusan MK nomor 92/PUU-X/2012.

Presiden SBY meminta kepada semua pihak untuk terus menjaga stabiltas politik jelang suksesi kepemimpinan pada 20 Oktober nanti. SBY berharap tidak ada suatu hal yang dapat mengganggu agenda tersebut.

Presiden SBY menaikkan gaji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan hakim konstitusi. Atas kenaikan ini, para hakim konstitusi dilarang menerima honor yang bersumber dari APBN.

Sebuah petisi terkait hasil revisi UU Keduduka MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ramai diperbincangkan di media sosial. Petisi, yang telah ditandatangani 10 ribu orang lebih, itu berisi dukungan uji materi UU itu ke MK.