Setelah lengser dari kursi Menkum HAM, Patrialis Akbar melakoni sejumlah kesibukan. Politisi PAN ini juga kebanjiran tawaran menjadi pengacara.

“Maka kita sependapat fit and proper test mulai besok Senin dan closing pada hari Jumat tanggal 2 Desember,” kata Ketua Komisi III, Benny K Harman.

Akhirnya Komisi III DPR menerima kesalahan Pansel KPK atas kelalaian formulir LHKPN. Proses fit and proper test pun akan dilanjutkan segera mungkin.

"Ada kecelakaan beruntun. Kecelakaan pertama, formulir yang kita unduh ternyata kadaluarsa tapi masih ditayangkan dalam website www.anggaran.kemenkeu.go.id," ujar Anggota Pansel KPK Imam B Prasodjo.

"Tadi sudah saya sampaikan, kita ambil form itu mentah-mentah. Saya perlu jelaskan duduk permasalahannya, kalau langsung diminta jawaban ya dan tidak, itu sudah selesai. Lebay, ini sudah berlebihan," gugat Patrialis.

"Kita akan klarifikasi soal LHKPN itu juga soal ranking Pansel KPK. Kenapa ada itu rangking," ujar Ketua Komisi III, Benny K Harman.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menegaskan posisi Ketua Pansel Capim KPK masih dijabat Patrialis Akbar. Jabatan tersebut tidak digantikan oleh Menkumham baru, Amir Syamsuddin.

Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno menyayangkan adanya penundaan klarifikasi calon pimpinan (capim) KPK. Penundaan tersebut, menurutnya mengakibatkan mundurnya fit and proper test capim KPK.

Proses seleksi calon pimpinan KPK di Komisi III molor dan terancam tidak akan selesai tepat waktu. KPK mengingatkan, sejumlah kerugian besar jika sampai pimpinan KPK mengalami masa vakum.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menilai wajar jika Komisi Hukum DPR meminta Patrialis Akbar hadir dalam rapat dengan Pansel Capim KPK. Sesuai dengan Kepres No 12 tahun 2011, Patrialis masih Ketua Pansel Capim KPK.