Para narapidana berpredikat tidak mampu akan mendapatkan Jamkesmas. Namun khusus bagi koruptor, Jamkesmas tidak berlaku.

KPK kembali memeriksa Ari Muladi terkait kasus dugaan suap oleh Anggodo Widjojo. Pemeriksaan kali ini akan dilakukan seputar pencabutan surat cegah palsu terhadap kakak Anggodo, buron koruptor Anggoro Widjojo.

Adnan Buyung Nasution memperoleh dukungan terkait perseteruannya dengan Menkominfo Tifatul Sembiring. Sebagai anggota Wantimpres, Buyung justru bisa mengusulkan seorang menteri agar dipensiunkan.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menolak mengomentari perselisihan pendapat RPP Penyadapan antara anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution dan Menkominfo Tifatul Sembiring.

Seorang menteri, secara hukum tata negara, tidak memiliki kewenangan untuk mempensiunkan ataupun memecat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Yang berwenang mempensiunkan seorang menteri adalah presiden.

Menkominfo Tifatul Sembiring diminta jangan asal bicara. Ucapannya yang akan mempensiunkan anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution gara-gara dituding sebagai 'jubir koruptor' justru dinilai sebagai ucapan yang tak mengerti konstitusi.

Menkominfo Tifatul Sembiring kesal atas pernyataan Adnan Buyung Nasution yang menuduhnya 'jangan-jangan dia juru bicara koruptor'. Jika Buyung tidak menarik statemen tersebut, Tifatul akan melakukan tindakan.

Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri akan datang ke kantor KPK. KPK mengundang Jaksa Agung dan Kapolri untuk membahas terkait pembagian tugas penanganan skandal kasus Bank Century.

Anggapan bahwa pengambil kebijakan tidak bisa dipidana ditentang keras oleh pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Menurutnya, setiap kebijakan yang memiliki niat jahat bisa dipidanakan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki undang-undang khusus lex specialis dalam pelaksanaannya. Sehingga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tidak boleh dibuat sembarangan apalagi bertentangan dengan undang-undang KPK.