"Itu urusan peradilan lain, saya tidak mau komentar, sudah ada normanya. Kalau pendapat dan semangat itu silakan, kita tidak bisa larang orang bicara itu," ujar Hakim MK Patrialis Akbar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah membahas betapa besarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) bersama DPR. Disinggung pula tentang penataan kembali pemilihan pimpinan lembaga dan lembaga tinggi negara, termasuk hakim konstitusi di MK.

Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK atas dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Tanpa Akil perkara tersebut akan tetap putus MK.

Saat ini ada 9 hakim Konstitusi yang bertugas di lembaga yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat no 6, Jakarta Pusat itu. Dari sembilan, tiga di antaranya berlatar belakang politik.

MK belum mengumumkan secara resmi nama-nama yang akan bergabung dalam majelis kehormatan terkait penangkapan Akil Mochtar oleh KPK. Hakim MK Patrialis Akbar menyebut sudah ada tiga dari lima nama yang kemungkinan akan menjadi anggota majelis kehormatan.

Anggota Komisi III DPR Saan Mustopa berharap ke depan hakim konstitusi tak berasal dari politisi. Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar menunjukkan hakim konstitusi sekalipun rawan tergoda suap.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya bukan seorang politisi atau mantan politisi. Sebab akan sering terjadi konflik kepentingan. 

Di kalangan elite parpol rumor jual-beli sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) jamak terdengar. Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar dan anggota Komisi II DPR dari Golkar Chairun Nisa seolah mengkonfirmasi rumor ini.

Anggota Komisi III DPR mendorong agar Komisi Yudisial bisa mengawasi kembali hakim agung dan hakim konstitusi. Kewenangan KY yang telah tiada dari KY ini perlu dihidupkan kembali.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqqie menyarankan agar jaksa menuntut mati Ketua MK Akil Mochtar atas dugaan korupsi. Ketua komisi III Gede Pasek Suardika sepakat dengan tuntutan mati tersebut.