Hari ini DPR secara resmi mensahkan revisi UU No 24 Tahun 2003 tentang MK . MenkumHAM, Patrialis Akbar berharap agar hasil jerih payah pemerintah bersama DPR ini tidak di-judicial Review.

Mahkamah Konstitusi memutus masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan KPK selama empat tahun. Namun Komisi III DPR tetap meminta 10 nama calon pimpinan KPK dari panitia seleksi.

DPR mengesahkan revisi perubahan atas UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui pengesahan UU MK itu.

DPR rencananya akan mengesahkan revisi atas perubahan UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pengesahan ini akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Selatan.

DPR menggelar rapat paripurna. Agendanya untuk mengesahkan UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru.

Tak seperti periode sebelumnya, Pansel Pimpinan KPK periode ini hanya akan mengirimkan delapan nama ke DPR. Ini merupakan imbas dari keputusan MK yang menyatakan jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas berlaku 4 tahun.

DPR mendukung penuh keputusan MK yang menetapkan masa jabatan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, selama empat tahun. DPR merasa terbantu atas putusan MK tersebut.

Pansel KPK tengah bekerja menyeleksi calon pimpinan KPK. Nantinya 4 orang akan dipilih untuk bersama-sama dengan Busyro Muqqodas menjaga gawang KPK. Busyro pun siap bekerjasama dengan 4 pimpinan baru lainnya.

Busyro Muqoddas memang tidak mendaftarkan diri lagi ke Pansel KPK. Hal itu dilakukannya bukan karena sudah tahu putusan MK. Busyro mengaku tak ada kontak dengan Ketua MK Mahfud MD sebelumnya.

Desakan penonaktifan Andi Nurpati, disuarakan sejumlah pihak. Namun, Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai penonaktifan wanita yang diduga memalsukan surat putusan MK itu, belum perlu.