Politikus PKS Aboebakar Alhabsy menyebut hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly masih sebatas wacana. Koalisi Merah Putih pun belum pernah duduk bersama membicarakan hak angket.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Aboebakar Alhabsy mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pengakuan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. DPR menurutnya tak boleh diam, harus mengambil langkah politik terkait tindakan Menkum.

Bambang Soesatyo Cs terus melempar serangan terhadap Golkar kepengurusan Agung Laksono. Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol, Yorrys Raweyai meminta agar Bambang dan kawan-kawan tak usah banyak komentar dan lebih baik menunggu pemberhentiannya dari pengurus fraksi di DPR.

Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin dan sekretaris fraksi Bambang Soesatyo menegaskan siap mundur dari jabatannya. Mereka akan mundur jika DPP Golkar Agung Laksono disahkan pengadilan.

Ketum Agung Laksono menegaskan Bambang Soesatyo tak lagi jadi Sekretaris FPG DPR, dorongan angket pun ditegaskan tak direstui DPP Golkar. Tapi Bambang malah menantang, baginya Agung Laksono cs sedang mimpi basah.

Digulirkannya usulan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly oleh sejumlah parpol Koalisi Merah Putih menjadi bahasan dalam pertemuan Ketum Golkar Agung Laksono dan Ketum PPP Romahurmuziy (Romi). Keduanya menegaskan menolak hak angket.

‎Selain menyuarakan istlah 'begal' untuk Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo juga menyeret tokoh komik super hero Spiderman dalam kisruh Golkar.

Ketum Partai Golkar Agung Laksono menyesalkan pernyataan Bambang Soesatyo yang menyebut Menteri Hukum dan HAM melakukan begal demokrasi karena mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

Ketum Partai Golkar Agung Laksono menegaskan Bambang Soesatyo dicopot dari posisi Sekretaris Fraksi Golkar di DPR. Surat perombakan pimpinan fraksi DPR/MPR saat ini masih disusun.

Fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP), minus PAN, memberi warning kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dianggap sewenang-wenang dalam memutuskan konflik PPP dan Golkar. Mereka mengancam akan menggulirkan hak angket.