Partai Demokrat menyatakan membangun komunikasi politik merupakan hak mereka karena berkoalisi itu sifatnya taktis. Partai Gerindra mengingatkan soal etika.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan tidak boleh ada gerakan di luar konstitusi yang mendelegitimasi hasil Pilpres 2019 yang ditetapkan KPU.
BPN Prabowo-Sandi mengkritik KPU karena dinilai lamban menyelesaikan penghitungan suara tingkat kecamatan. "KPU ini nakal," kata juru debat BPN, Saleh Daulay.
Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief menegaskan koalisi partai politik bersifat taktis. Dia menyatakan Partai Demokrat berhak membangun komunikasi politik.
"Memang pemilu selesai, kampanye selesai, tapi proses perhitungan suaranya belum selesai. Semangat pendukung, relawan, kader itu harus dijaga," kata Andre.